GELAR KASUS: Kapolres Karanganyar AKBP Ade Safri Simanjuntak saat gelar kasus pengungkapan peredaran minyak goreng ilegal, Selasa (11/7/2017). (manteb.com/josandy-way)

KARANGANYAR, MANTEB.Com РSatgas Mafia Pangan Polres Karanganyar berhasil mengungkap peredaran minyak goreng ilegal yang beroperasi di wilayah Solo dan sekitarnya. Kapolres Karanganyar AKBP Ade Safri Simanjuntak dalam gelar kasus, Selasa (11/7/2017) mengatakan bahwa praktik penjualan minyak goreng yang dilakukan oleh PT KMS ini tidak memiliki surat izin edar pedagangan dan tidak memiliki izin produksi dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM).

“Setelah diselidiki minyak goreng dalam kemasan dengan merk Azaria tidak memiliki izin produksi maupun izin edar dari BPOM,” kata Kapolres.

PT KMS yang beralamat di Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Karanganyar ini diketahui telah beroperasi sejak awal 2017. Perusahaan yang dikelola oleh HTC, warga Solo selaku Direktur Utama, tak mampu menunjukkan legalitas perizinan usahanya saat petugas mendatangi.

Lebih lanjut Kapolres mengatakan, sejauh ini PT KMS yang bergerak di bidang pengemasan dan penjualan minyak goreng mengambil bahan baku dari PT KIAS di Surabaya. Peredaran minyak goreng illegal tersebut di wilayah Solo dan sekitarnya sudah cukup masif.

“Sasaran penjualan minyak goreng yang belum memiliki izin edar dan produksi itu menyasar pasar tradisional dan minimarket,” lanjut Kapolres.

Dari enam wilayah yang ada di Solo Raya, hanya Solo dan Boyolali yang tidak terdapat peredaran minyak tersebut.

Dalam pengungkapan kasus peredaran minyak goreng ilegal itu, kepolisian berhasil mengamankan satu truk yang berisi minyak goreng dalam berbagai kemasan siap edar di antaranya satu kardus berisi 24 pcs isi 158 ml, 50 kardus berisi 450 ml, 52 kardus berisi 1000 ml, serta sejumlah kemasan minyak dalam jeriken.

Pihak kepolisian juga belum menahan pelaku kasus pelanggaran izin usaha tersebut.

“Hingga saat ini kita masih dalami terus kasus ini. Pelaku melanggar Pasal 62 Ayat 1 Tentang Izin Usaha yang ancamannya minimal lima tahun. Sedangkan yang melanggar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan pelanggaran izin edar ancamannya minimal empat tahun,” ujar Kapolres.

Untuk kasus pelanggaran izin usaha maupun izin edar termasuk kasus yang langka karena menyasar korporasi. Kendati demikian, kasus ini dapat dijadikan pelajaran bagi perusahaan perdagangan untuk memastikan usahanya mengantongi izin.

“Sebab selain dapat menyebabkan izin usaha ditutup, pemiliknya dapat masuk penjara,” tegas Kapolres.

 

Penulis : Jo Sandy
Editor : Wahyu Setiawan