JAKARTA, MANTEB.Com – Kementerian Agama (Kemenag) berencana menetapkan harga referensi bagi calon jemaah umroh. Hal itu dilakukan agar calon jemaah tidak lagi terjebak dengan berbagai promo umroh dengan tawaran harga murah.

Sebelumnya pemerintah telah mendiskusikan untuk menetapkan harga tertendah dan tertinggi. Tetapi dari pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak membolehkan dengan alasan akan mengganggu usaha-usaha.

“Kita sudah mendiskusikannya bahkan sebelum 18 Juli untuk menetapkan harga terendah dan tertinggi. Tapi ini ada KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) yang tidak membolehkan menetapkan harga fix. Karena itu nanti akan menggaggu usaha-usaha. Kami akan mendiskusikan,” tutur Kepala Pusat dan Informasi Kemenag Mastuki HS, usai diskusi ‘Mimpi dan Realita First Travel’ di Warung Daun, Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (12/8/2017), dilansir Detik.com.

baca juga : Perpuhi Ajak Masyarakat Kenali Umroh yang Aman

Menurut Mastuki, penetapan harga referensi bukan berarti Kemenag akan memberikan patokan harga yang fix untuk setiap biro atau agen travel. Namun pemerintah berencana memberikan referensi berupa jalan tengah, dengan harga tengah atau moderat.

“Jalan paling moderat adalah harga referensi. Bukan harga fix Rp20 juta, Rp21 juta, tidak. Itu angka moderat yang akan kita tentukan,” terang Mastuki.

Rencana pemerintah ini tidak terlepas dari buntut First Travel yang tak kunjung memberangkatkan calon jemaahnya, meskipun sudah melunasi biaya sejak lama. Kini Kemenag telah membekukan izin perusahaan First Travel pada 1 Agustus lalu.

 

Penulis : Wahyu Setiawan