MYANMAR — MANTEB.COM — Dalam lima tahun belakangan ini, kekerasan terburuk terjadi di Myanmar. Kondisi ini memaksa hampir 9.000 warga Rohingya melarikan diri, bahkan di antaranya terjebak di perbatasan Bangladesh.

Serangkaian serangan tergalang oleh gerilyawan Rohingya terhadap pasukan keamanan di negara bagian Rakhine pada Jumat dan bentrokan susulannya memicu ribuan Muslim Rohingya melarikan diri, sementara pemerintah mengungsikan ribuan pengikut Buddha Rakhine.

Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana dilansir Reuters mengutuk serangan tersebut, menekan Myanmar agar melindungi kehidupan warga tanpa pembedaan dan mengimbau Bangladesh mengizinkan yang melarikan diri dari serangan balasan militer itu masuk ke wilayahnya.

“Keadaannya sangat mengerikan. Rumah dibakar, semua warga lari dari rumah mereka, orangtua dan anak-anaknya terpisah, beberapa hilang, terdapat pula yang tewas,” kata Abdullah (25), salah seorang warga Rohingya dari Desa Mee Chaung Zay, wilayah Buthidaung

Sembari berlari dan berusaha menahan air matanya, Abdullah mengatakan bahwa dirinya sedang bersiap untuk melarikan diri.

Sedikit-dikitnya 109 orang tewas dalam bentrokan dengan gerilyawan. Menurut pemerintah setempat, kebanyakan korban tewas dari anggota gerlyawan, tapi terdapat juga anggota pasukan keamanan dan warga sipil.

Penanganan terhadap sekitar 1,1 juta Muslim Rohingya menjadi sebuah tantangan terbesar bagi Aung San Suu Kyi, yang telah mengutuk serangan tersebut dan memuji pasukan keamanan.

Peraih Nobel Perdamaian itu dituduh beberapa kritikus Barat karena tidak bersuara terhadap kejadian pembantaian Muslim Rohingya, yang merupakan kaum minoritas di Myanmar, oleh serangan brutal militer setelah terjadinya penyerangan Oktober.

Kewarganegaraan warga Rohingya ditolak Myanmar dan dianggap pengungsi gelap dari Bangladesh, meski telah mendiami daerah tempat tinggalnya selama berabad-abad, dengan masyarakat yang terpinggirkan dan terkadang mengalami kekerasan.

Bangladesh menganggap mereka sebagai pengungsi tidak resmi dari Myanmar dan mengatakan bahwa mereka tidak akan mengizinkan para pengungsi itu masuk ke wilayahnya.

Walau begitu, ribuan warga Rohingya, yang kebanyakan adalah wanita dan anak-anak, melarikan diri dari kekerasan tersebut. Mereka berusaha menuju sungai Naf yang memisahkan Myanmar dan Bangladesh, serta mencoba melintasi perbatasan darat.

Serangan tersebut menandai peningkatan tajam kemelut di Rakhine sejak Oktober, ketika serangan serupa oleh gerilyawan menewaskan sembilan polisi, mendorong militer melakukan serangan balasan besar-besaran diikuti dugaan pembunuhan, perkosaan dan pembakaran.

PBB mengatakan bahwa pasukan keamanan Myanmar kemungkinan telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam serangan tersebut.

Abdullah, seorang warga Rohingya yang masih tinggal di Myanmar, mengatakan bahwa empat dari enam dusun di desanya dibakar habis oleh pasukan keamanan, mendorong semua warga untuk melarikan diri ke wilayah Bangladesh.

Dia dan ribuan penduduk desa yang ketakutan berkumpul di desa Kyee Hnoke Thee, di wilayah kaki pegunungan Mayu.

Abdullah bersama istri dan anak perempuannya yang berusia lima tahun, memasak nasi ketan, mengambil lembaran plastik dan botol air kosong, bersiap untuk melakukan perjalanan seharian, menempuh jarak sejauh 20 kilometer melewati daerah pegunungan hingga akhirnya sampai ke perbatasan.

“Saya menunggu semua kerabat saya untuk pergi bersama keluarga saya sesegera mungkin,” kata Abdullah.

Terkait dengan hal itu, Pemerintah RI melalui Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi mengaku telah menghubungi Penasihat Keamanan Nasional Myanmar dari Aung San Suu Kyi, U Thaung Tun. Langkah ini dilakukan terkait situasi di negara bagian Rakhine Myanmar, kembali bergejolak selama beberapa hari terakhir.

“Tadi pagi di antaranya saya berbicara langsung dengan National Security Adviser dari Suu Kyi. Intinya tentunya kami mengamati perkembangan ini dengan sangat prihatin,” ujar Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/8/2017).

Kepada U Thaung Tun, Retno menyampaikan agar Pemerintah Myanmar lebih mengutamakan menangani masalah kemanusiaan terlebih dulu sehingga tak menimbulkan korban jiwa di kalangan warga sipil.

Tak hanya itu, dia juga menyampaikan agar seluruh pihak tidak melakukan tindakan kekerasan yang dapat memperburuk situasi saat ini.

“Perlindungan termasuk perlindungan keamanan ini juga merupakan ranah kemanusiaan, harus diberikan secara inklusif kepada masyarakat yang ada di Rakhine State,” kata Retno sebagaimana dilansir Kompas.

Selain menghubungi U Thaung Tun, Retno juga berencana melakukan komunikasi dengan Menlu Bangladesh, terkait langkah negara itu yang memblokade akses masuk bagi Muslim Rohingya yang hendak mengungsi.

“Saya akan mencoba berkomunikasi dengan menteri luar negeri Bangladesh. Sekali lagi saya ingin mendapatkan informasi mengenai situasinya seperti apa,” ujarnya.

Sekadar kilas balik, kekerasan mematikan semakin memburuk di negara bagian Rakhine, Myanmar, dalam tiga hari terakhir hingga Minggu (27/8/2017), dengan hampir 100 orang tewas.

Korban tewas meningkat karena bentrokan bersenjata antara tentara dan militan Rohingya berlanjut untuk hari ketiga, Minggu kemarin, seperti diberitakan kantor berita Perancis, AFP dan media Inggris, The Guardian.

Pemerintah telah mengevakuasi setidaknya 4.000 warga desa non-Muslim di tengah bentrokan yang berlangsung di Rakhine barat laut. Ribuan Muslim Rohingya melarikan diri ke Banglades.