(KPU Sukoharjo)

SUKOHARJO, MANTEB.Com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo melakukan pengetatan dalam kegiatan seleksi penitia penyelenggara pemilu yang akan dilaksanakan dalam satu bulan ke depan. Panitia yang telah menjabat dua kali periode pemilu, tidak akan lagi bisa menjadi penyelenggara pemilihan di tingkat kecamatan.

Hal tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi KPU Sukoharjo tehadap adanya penyelenggara pemilu yang tidak netral. Ketua KPU Sukoharjo Kuswanto menyebutkan, rekrutmen penyelenggara pemilu mulai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungut Suara (PPS) untuk pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Tengah 2018 dilaksanakan pada  September 2017.

“Kita hanya akan menjaring penyelenggara yang profesional, karena ini juga nanti akan digunakan untuk pemilihan presiden. Jadi di Pilgub ini nanti bisa digunakan untuk Pilpres,” tutur Kuswanto.

Jadwal tersebut dilaksanakan karena merupakan tahapan awal untuk melengkapi petugas untuk pelaksanaan pemilu. Langkah tersebut diambil untuk mengetahui perkembangan terakhir pemilih di Sukoharjo.

Dia menjelaskan rekrutmen akan dilakukan secara terbuka dan transparan. Sehingga masyarakat bisa mengakses mulai dari pendaftaran, seleksi, dan pengumuman.

Pelaksanaan rekrutmen akan dilaksanakan serempak di 12 kecamatan di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Kuswanto menegaskan sesuai regulasi, nantinya anggota PPK maupun PPS di kelurahan yang sudah menjabat dua kali tidak lagi diperbolehkan.

Verifikasi akan dilaksanakan untuk penyegaran dan netralitas penyelenggara pemilu. Selain itu pihaknya juga melakukan pengetatan pengawasan terhadap kemungkinan orang dari partai politik yang masuk di penyelenggara pemilu.

“Kita akan adakan screening, orang-orang yang di partai politik tidak boleh (ikut), apalagi sudah lebih dari dua periode tidak bisa,” ujar Kuswanto.

 

Penulis : Arif Nuryanto
Editor : Wahyu Setiawan